DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta. Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. 2002. Keputusan Dirjen PajakNo. KEP-170/PJ/2002. Jakarta.

Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. 1995. Sistem InformasiPerpajakan. Jakarta.

Hadi, Sutrisno. 2000. Metodologi Research. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. James, A. Hall. 2001. Sistem Informasi Penelitian. Jakarta: Salemba Empat.

KeputusanDirektoratJenderalPajakNo.KEP 536/PJ/2000Tentangnormaperhitungan penghasilan netto dan tata cara pembuatan catatan bagi wajibpajak yang dapat menghitung penghasilan netto dengan menggunakannormaperhitungan.

Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: KEP-545/PJ/2000 Tentang petunjuk pelaksanaan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 dan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi.

Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-536/PJ/2000 Tentang norma perhitungan penghasilan netto dan tata cara pembuatan catatan bagi wajib pajak yang dapat   menghitung penghasilan netto dengan menggunakan norma perhitungan.

Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor. KEP-545/PJ/2000 Tentang petunjuk pelaksanaan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 dan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

Keputusan Menteri Nomor447/KMK.03/2002 Tentang bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan PPh.

Mardiasmo. 2003. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. Mulyadi. 2003. Sistem Akuntansi. Yogyakarta: STIE YKPN.

Peraturan Pemerintah Nomor 149 tahun 2000 Tentang pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun, dan tunjangan  hari tua atau jaminan  hari tua (jo KMK Nomor  112/KMK.03/2001)

Peraturan  Pemerintah  Nomor  43 Tahun 2003 Tentang  pajak  penghasilan  yang ditanggung oleh pemerintah ataspenghasilan pekerja dari pekerjaan (jo KMK nomor 468/KMK.03/2003).

Siagian, Sondang P. 1983. Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi.Jakarta: Gunung Agung.

S. Prajudi Admo Sudirdjo. 1980. Administrasi dan Manajemen Umum. GhaliaIndonesia Jilid II

Sriyadi. 1995. Pengantar Ilmu Ekonomi Perusahaan Modern. Semarang: IKIP Semarang Press.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Undang-Undang No. 7 Tahun 1991 diubah Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang pajak penghasilan.

Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 1983 diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun1994 diubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2000Tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2002. Perpajakan Indonesia. Jakarta: SalembaEmpat.